Ditapis dengan
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 660 hlm.;23.5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 IND h
Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pena…
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 500 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 RUD k
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 60 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 89 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 BAD l
Manual Pedoman Perancangan Undang Undang
Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama Pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasidi bidang politik dan hokum adal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-15696-2-0
- Deskripsi Fisik
- ix + 97 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 MAH m
Pemantauan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air di 3 daerah dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 75 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm, : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND h
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 131 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PUS d
Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jamina…
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-90170-4-0
- Deskripsi Fisik
- c + 3372 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 RUD k
Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-90170-5-7
- Deskripsi Fisik
- cviii + 395 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 PUS k
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …
dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND u
Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 BID j
Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-61813-3-6
- Deskripsi Fisik
- v + 132 hlm : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 634.9 PUS u
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…
Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS, Kedudukan, Tugas, serta fungsi PNS, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri, sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-455-303-6
- Deskripsi Fisik
- 231 hlm. : il. ; 19 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.630 959 8 PER
Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786239017064
- Deskripsi Fisik
- Xiii, 254 hal. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…
Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-729-4
- Deskripsi Fisik
- vii, 222 hal. ; 18 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar
Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-231-096-4
- Deskripsi Fisik
- xxi, 179 hlm. : il. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 SAP k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah