Rancangan Undang-undang Hukum acara Pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi

Perlindungan rahasia dagang di bidang farmasi merupakan aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan sekaligus mendukung inovasi obat-obatan. Rahasia dagang meliputi formula, proses produksi, data uji klinis, hingga strategi pemasaran yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rah…

Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia

Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat pentin…

kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Siste…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai salah satu kegiatan program Quick Wins untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untu…

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Negara Indonesia sudah mengakui dalam konstitusi bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang mengakui hak setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Begitu juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerja…

Urgensi perubahan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Transformasi digital telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesbilitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan public menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan public tersebut harus melewati berbagai tantangan terutama dalam hal regulasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Buku ini berusaha men…

Arah Pengaturan Ujaran Kebencian Dan Materi Bermuatan Sara Pada Perubahan Ked…

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Di Indonesia, ujaran kebencian sering kali terkait erat dengan isu-isu SARA. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengaturan ujaran kebencian dan materi bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolo…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kontekstualitas : Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tanya jawab

Buku Kontekstualitas: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab membahas hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pendekatan praktis melalui format tanya jawab. Buku ini menguraikan berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, mulai dari kompetensi peradilan, kedudukan hukum para pihak, tahapan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. D…

Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia

Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca “How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?” Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharapkan agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawabannya meskipun kemudian didapati b…

Aspek hukum jasa konstruksi: berdasarkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kons…

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masya…

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD da…

Buku ini berisi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum…

KUHP 2023 secara tegas menetapkan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dalam KUHP ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh untuk meminimalisir ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan dalam KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pa…

Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi

Keseluruhan tulisan dalam buku ini mengandung hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dalam perspektif teori, sejarah, maupun praktik yang dituangkan dalam empat bab, yang masing-masing berjudul 'Menuju Reformasi Konstitusi', 'Problematika Perubahan UUD 1945', 'Aktualisasi Undang-Undang Dasar', serta 'Agenda Ke Depan'.

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…