Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum

Buku ini menjelaskan mengenai undang-undang no.13 yaitu tentang outsourcing dimana tenaga kerja dijadikan sebagai ajang kompetitif dan menjadikan suatu yang sangat fleksibel dan efisien dalam dunia kerja. Buku tersebut menjelaskan lebih dalam hukum outsourcing dalam pasal-pasal yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai kebijakan dalam outsourcing tersebut.

Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Ci…

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Deskripsi Fisik

xii, 410 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0482 DAM h

Kitab Undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah

Meluasnya kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakaan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Buku ini berisi peraturan perbankan secara umum da…

Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKi Dilengkapi Dengan Penj…

Buku ini berisi tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dimana kita bisa mengenali batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang HAKI seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan.

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan Jilid 11

jilid 11, 12, dan 13

Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi

Perlindungan rahasia dagang di bidang farmasi merupakan aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan sekaligus mendukung inovasi obat-obatan. Rahasia dagang meliputi formula, proses produksi, data uji klinis, hingga strategi pemasaran yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rah…

Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia

Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat pentin…

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Negara Indonesia sudah mengakui dalam konstitusi bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang mengakui hak setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Begitu juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerja…

Urgensi perubahan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Transformasi digital telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesbilitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan public menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan public tersebut harus melewati berbagai tantangan terutama dalam hal regulasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Buku ini berusaha men…

Arah Pengaturan Ujaran Kebencian Dan Materi Bermuatan Sara Pada Perubahan Ked…

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Di Indonesia, ujaran kebencian sering kali terkait erat dengan isu-isu SARA. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengaturan ujaran kebencian dan materi bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolo…

Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia

Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca “How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?” Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharapkan agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawabannya meskipun kemudian didapati b…

Aspek hukum jasa konstruksi: berdasarkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kons…

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masya…

Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…

Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Dari segi praktiknya, lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat.Untuk merespon perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya buku panduan sejenis yang dapat memberikan penjelasan secara konfrehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan para pelaku usaha (bisnis). karena itu sebagai tindak lanjut, buku ini sengaja dihadirkan bukan ha…

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir;ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat internasional dala…

Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari …