Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal dan peluang perdagangannya

Buku ini menjelaskan pentingnya inventarisasi terhadap objek Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap KIK. Selain itu, perlu juga dilakukan pembentukan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang KIK dan percepatan penyelesaian instrument hukum internasional yang mengikat untuk melindungi KIK dari penyalahgunaan dan eksploitasi…

Menavigasi Sektor Perdagangan Dalam Dinamika Perubahan Lingkungan

Buku ini menjelaskan perjalanan implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, selama satu dasawarsa dalam menghadapi situasi lingkungan perdagangan dunia yang sudah sangat terbuka. Peran atau posisi Pemerintah Indonesia menjadi dilematis ketika tata kelola perdagangan melalui Undang-Undang Perdagangan…

pelindungan hukum kekayaan intelektual komunal dan peluang perdagangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786342046319

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 PER

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Buku ini berupaya mengkaji berbagai aspek hukum pengelolaan sumber daya air. Pertama tentang pengaturan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Kedua, tentang pengusahaan atas air pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Ketiga, tentang pro dan kontra pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta. Keempat, tentang hak konsumen pengguna air bersih dan upaya perlindungannya, serta…

Hakim: antara pengaturan dan implementainya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024335786

Deskripsi Fisik

xviii, 212 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 HAK

Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi

Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Buku ini mengkaji tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ditulis oleh tiga peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Meski tema utamanya tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun titik tekan kajian masing-masing penulis berbeda-beda. Tulisan pertama, mengkaji upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kerja sama…

Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum : Membangun HUkum untuk Keadilan dan Kesej…

Edisi

Vol. 1, No. 1, November 2010

ISBN/ISSN

2086-295X

Deskripsi Fisik

vi, 196 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum nasional

Bagian pertama buku ini mengupas perdebatan akademis dan konseptual yang mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua menganalisis permasalahan aspek yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepemilikan hutan adat sebagai bagian hak ulayat dari masyarakat hukum, bagian ketiga mengupas mengenai perubahan UUD 1945 telah secara konkrit membuat perbatasan pen…