Kehadiran buku Resolusi Konflik, jembatan Perdamaian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan bacaan terkait dengan pencegahan dan resolusi konflik di Indonesia. Oleh karena itu, alur buku ini dapat juga diartikan sebagai peta jalan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara terstruktur dan sistematis. Pencegahan dan penyelesaian konflik harus diawali dengan pemahaman yang mendalam tentang k…
"Buku Hukum Perbankan Syariah ini akan memberi pemahaman secara mendalam kepada kita tentang perbankan syariah baik secara teoretis maupun dalam tataran implementasinya. Buku ini memuat akad dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya yang dilandasi dengan norma hukum. Buku ini juga memuat aplikasi produk bank syariah seperti: profit sharing musyarakah, mudharabah, dan m…
Partai Golkar (khususnya pandangan Fraksi di DPR) tidak bertendensi menunjukkan sebagai “adidaya” gerakan demokratisasi. Namun ia ingin menggambarkan bahwa dinamika mengorelasikan antara proses demokratisasi dengan cita kemakmuran, ternyata memiliki banyak ruang catatan. Di satu sisi, Fraksi Partai Golkar adalah kekuatan parlemen yang sangat signifikan. Namun, di sisi lain, ia harus menunju…
Buku panduan mengenai Kode Etik Anggota DPR RI ini ditulis untuk menjelaskan apa itu Kode Etik, dan mengapa hal ini penting diketahui dalam pelaksanaan kegiatan di DPR RI, seperti perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh para Anggota DPR RI. Kode Etik juga akan menjelaskan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai institusi yang menj…
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…
Buku ini akan membantu Anda, para pimpinan perusahaan dan manajer sumber daya manusia, dalam menentukan dan memilih system mana yang paling tepat untuk organisasi Anda, dan bagaimana menerapkannya. Secara khusus, buku ini akan membantu perusahaan dan organisasi yang ingin menerapkan system “Manajemen Kinerja yang Berbasiskan Sasaran Kerja Individu” secara lancer dan berhasil guna.