Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…
Sesuai dengan dan untuk melaksanakan keputusan dari kongres muslimin indonesia yang dilangsungkan pada tanggal 12 sampai tanggal 28 desember 1949. terbentuklah lembaga wanita dari badan kongres muslimin indonesia, satu badan kontak yang bertugas mengkoordinir dan mewujudkan kerjasama yang erat antara organisasi wanita islam yang bergabung didalam badang kongres muslimin indonesia dengan sama se…
Buku ini berisi tentang dokumentasi dari acara perayaan Maulid Nabi Muhammad s.a.w di Istana Gambir pada tahun 1950 yang memuat berbagai dokumentasi acara, sambutan dan pidato petinggi negara, ayat-ayat yang dibacakan pada acara saat itu serta beberapa sejarah tentang masa penyerahan kedaulatan RI dan masa sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dilengkapi dengan beberapa foto dan puisi…
Buku tentang pembentukan Batam sebagai akwasan pelabuhan dan perdagangan bebas diterbitkan tidak lepas dari upaya memberikan masukan dalam penyusunan RUU tentang perdagangan bebas Batam. Buku ini didasarkan atas hasil penelitian untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi realisasi AFTA tahun 2002, karena Batam merupakan proyek percontohan pelabuhan dan perdagangan bebas Indonesia yang m…
Naskah akademik pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya memuat hasil analisis komprehensif dalam rangka memenuhi aspirasi dan usulan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kelengkapan berkas usulan terlampir yang disajikan oleh panitia pembentukan Provinsi Bo…
Kajian ini dilakukan oleh Tim Pengkaji bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kota Sibolga untuk menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru yaitu calon Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru.