Aspek hukum jasa konstruksi: berdasarkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kons…

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masya…

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD da…

Buku ini berisi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum…

KUHP 2023 secara tegas menetapkan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dalam KUHP ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh untuk meminimalisir ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan dalam KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pa…

Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan: Berdasarkan U…

Suatu negara demokrasi dibangun dengan adanya partisipasi aktif seluruh warga negara. Partisipasi aktif tersebut salah satunya diwujudkan dengan gotong royong untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan negara, termasuk penyediaan barang dan jasa publik melalui pemenuhan kewajiban dan hak-hak perpajakan. Namun, pemenuhan kewajiban kerap belum sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pa…

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Legislative drafting : pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan pera…

Dalam era reformasi muncul fonomena yang kurang positif di bidang legislasi yakni banyak peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan oleh Presiden bersama DPR bahkan belum berlaku secara efektif sudah mau di amandemen bahkan diganti dengan UU yang baru sama sekali karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat serta banyak UU yang tidak relevan dengan k…

Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Malaikat tak bersayap, melindungi tapi…

Buku ini adalah buku ke-4 saya yang bertajuk pertanggungjawaban publik sebagai Anggota Komisi III DPR RI. Dalam buku ini membahas mengenai persoalan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia khususnya kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bagi saya pribadi, lembaga ini didirikan untuk tujuan mulia, akan tetapi tidak dilengkapi dengan sistem kelembagaan yang kuat. P…

Evaluasi : Undang-undang bidang perindustrian, perdagangan, investasi, keuang…

penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa hasil evaluasi berupa peluang dan tantangan, kajian yuridis undang-undang bidang perindustrian, perdagangan, keuangan, investasi, pertanian dan ketenagakerjaan, serta Solusi dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat dipergunakan Dewan dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, juga dal…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepar…

Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang

Buku ini menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang seharusnya disadari bahwa kini mereka bukanlah obyek dari produk hukum yang dibentuk oleh pembentukan perundang-undangan, melainkan mereka juga bisa berposisi sebagai subyek dalam artian ikut terlibat aktif di dalam prose…

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p

Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.12 MAR p

Perubahan UUD 1945: perubahan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia m…

Buku ini mengkaji konstitusi: mulai definisi,klasifikasi, dan pola perubahannya. Konsep konstitusi penting dikemukakan untuk mengantar pembaca memahami bagaimana konstitusi diubah, serta bagaimana kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan. Dalam konsep konstitusi sebagai supreme law of the land diketahui bahwa terdapat yang lebih tinggi,yaitu kekuasaan rakyat. Selain itu berisi juga kajian peru…